Pernyataan Fahmi Ismail ini menjadi sorotan karena menyinggung salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan, yaitu efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Setiap tahun, APBD Kota Tebing Tinggi dialokasikan untuk berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat.
Namun, tanpa pengawasan yang ketat, anggaran tersebut rawan mengalami penyimpangan maupun keterlambatan realisasi.
LSM-KPK RI Sumut melalui kepemimpinan Fahmi menilai bahwa DPRD harus mengambil peran lebih aktif untuk memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran berjalan sesuai prosedur.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik agar masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya pembangunan di daerah.
“Partisipasi masyarakat dalam mengawasi anggaran juga sangat penting.”
“DPRD sebagai wakil rakyat harus terbuka terhadap masukan dari berbagai elemen, baik dari organisasi masyarakat, akademisi, maupun media.”Dengan begitu, pengawasan akan lebih menyeluruh dan objektif,” jelas Fahmi.
Dorongan dari LSM-KPK RI Sumut ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus digaungkan pemerintah.
Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Komisi 3 DPRD Tebing Tinggi diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat fungsi pengawasan dan bekerja sama dengan berbagai pihak.
Dengan adanya perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM, pengawasan penggunaan APBD diharapkan semakin optimal.
Hal ini penting agar pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program kesejahteraan di Kota Tebing Tinggi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.***
