TERITORIAL24.COM, MEDAN – Kementerian Keuangan melalui perwakilannya di Provinsi Sumatera Utara merilis capaian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Maret 2025.
Dalam rilis yang disampaikan Jumat, 9 Mei 2025, pendapatan negara di Sumut tercatat sebesar Rp4,97 triliun atau 13,41 persen dari target tahunan.
Di sisi lain, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp13,61 triliun atau 21,36 persen dari total pagu anggaran.
Penyampaian dilakukan oleh para pimpinan satuan kerja vertikal Kemenkeu di Sumut, antara lain Kepala Kanwil DJKN sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut Dodok Dwi Handoko, Kepala Kanwil DJP Sumut I Arridel Mindra, Kepala Kanwil DJP Sumut II Anton Budhi Setiawan, Kepala Kanwil DJBC Sugeng Apriyanto, dan Kepala Kanwil DJPb Indra Soeparjanto.
Pendapatan negara didominasi oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp3,13 triliun atau 9,61 persen dari target. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi kontributor utama dengan nilai masing-masing Rp947 miliar dan Rp757 miliar.
“PPN Impor dan PPh Badan menjadi penyumbang utama, menunjukkan peran strategis sektor usaha dan perdagangan di Sumut,” kata Arridel.
Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp1,04 triliun atau 45,53 persen dari target.
Realisasi bea masuk tercatat Rp169,44 miliar, bea keluar Rp768,93 miliar, dan cukai Rp99,08 miliar. Produk seperti ubin, paving, dan pek kokas menjadi penyumbang utama bea masuk.
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp804,84 miliar atau 36,36 persen dari target.
Terdiri dari PNBP lainnya Rp371,02 miliar, BLU Rp433,83 miliar, serta pengelolaan aset, piutang, dan lelang sebesar Rp17,84 miliar.
Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp3,52 triliun atau 18,98 persen, dengan belanja pegawai mendominasi Rp2,62 triliun akibat pembayaran THR ASN.
Belanja barang Rp824,46 miliar digunakan terutama untuk pemeliharaan keamanan oleh Polda Sumut, sementara belanja modal Rp51,74 miliar diarahkan pada pengadaan sarana pendidikan di bawah Kementerian Agama.
