TERITORIAL24.COM, BLITAR – Mantan Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, dengan tegas membantah tudingan yang mengarah padanya terkait dugaan korupsi proyek DAM Kali Bentak senilai Rp4,9 miliar. Kasus ini saat ini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar.
Tudingan terhadap Rahmat muncul setelah Kejari Blitar menggelar penggeledahan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Rabu, 5 Februari 2025.
Menanggapi hal tersebut, Rahmat menjelaskan bahwa selama masa jabatannya sebagai Wakil Bupati Blitar periode 2021–2023, ia selalu berkomitmen menjaga integritas dan tidak pernah terlibat dalam praktik korupsi proyek apapun.
“Selama saya menjabat, saya selalu menjunjung tinggi integritas. Tidak pernah ada permintaan atau penerimaan imbalan dalam bentuk apapun, termasuk dari Pak Dicky,” ujar Rahmat saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Rahmat juga mengklarifikasi peranannya dalam posisi Dicky Cubandono sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar.
Ia menyatakan bahwa pada awal 2021, saat jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) masih kosong, dirinya sempat mengusulkan nama Dicky Cubandono sebagai calon Sekda, berdasarkan arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun, keputusan final tetap berada di tangan Bupati Blitar, Rini Syarifah, yang akhirnya memilih Izul Marom sebagai Sekda.
Menanggapi penggeledahan yang dilakukan oleh Kejari Blitar, Rahmat mengungkapkan kesiapannya untuk memberikan keterangan jika diperlukan. “Sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, saya siap jika dipanggil untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut,” tambahnya.
Rahmat juga menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, tidak ada satu pun pejabat yang terjerat dalam kasus korupsi.
“Semua berjalan sesuai aturan. Tidak ada yang terbukti korupsi. Jika ada isu-isu seperti ini, saya rasa itu bisa jadi hanya gertakan politik,” tutupnya.
Melalui klarifikasi ini, Rahmat berharap masyarakat tidak mudah termakan dengan isu yang belum jelas kebenarannya.
