TERITORIAL24.COM, TULUNGAGUNG — Pemerintah Kabupaten Tulungagung kini resmi memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) definitif.
Tri Hariadi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin dalam prosesi yang berlangsung khidmat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu (12/8/2026).
Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkab Tulungagung untuk memperkuat koordinasi birokrasi sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lebih efektif.
Tri Hariadi sebelumnya mengikuti rangkaian seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang digelar Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Kabupaten Tulungagung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Dalam seleksi yang digelar 24 Juni 2026 itu, tiga kandidat dengan peringkat terbaik ditetapkan, yakni Tri Hariadi, Anang Pratistianto, dan Imro’atul Mufidah. Setelah seluruh tahapan seleksi dan administrasi diselesaikan, Tri Hariadi ditetapkan sebagai Sekda Kabupaten Tulungagung.
Pengisian jabatan Sekda definitif sebelumnya sempat terkendala keterbatasan kewenangan Plt Bupati. Penetapan pejabat definitif membutuhkan izin tertulis dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kini, dengan dilantiknya Sekda definitif, tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) semakin solid.
Posisi Sekda memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah menerjemahkan kebijakan ke dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengingatkan Tri Hariadi agar menjadikan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sebagai landasan dalam menjalankan amanah.
“Jabatan ini merupakan amanah. Karena itu, integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab harus menjadi landasan utama dalam melaksanakan tugas,” pesan Plt Bupati.
Bagi Tri Hariadi, pelantikan ini sekaligus menjadi awal dari tanggung jawab besar untuk mengawal roda pemerintahan, memperkuat akuntabilitas anggaran, serta menjaga soliditas aparatur sipil negara (ASN).
