TERITORIAL24.COM, MEDAN — Pimpinan DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen S.K.M, meminta pemerintah pusat hingga daerah menambah kuota bantuan sosial bagi warga miskin di Kota Medan.
Permintaan itu disampaikan menyusul tingginya jumlah penduduk miskin di ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, angka kemiskinan di Sumatera Utara per September 2025 mencapai 7,24 persen.
Dari angka tersebut, Kota Medan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di provinsi itu.
“Kuota penerima bantuan sosial untuk Kota Medan harus ditambah. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin di Medan paling banyak di Sumut. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” kata Zulkarnaen, Jumat malam, 27 Februari 2026.
Ia meminta penambahan kuota bansos dilakukan oleh Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kota Medan.
Menurutnya, DPRD kerap menerima keluhan dari warga yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial karena keterbatasan kuota.
“Banyak warga miskin mengeluh tidak mendapatkan bansos, sementara Dinas Sosial menyebut kuota terbatas. Jika memang kuota terbatas dan warga miskin masih banyak yang belum menerima, maka kuota perlu ditambah,” ujarnya.
Selain penambahan kuota, Zulkarnaen menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pendistribusian bantuan.
Ia meminta pemerintah memastikan bansos tidak diterima oleh warga yang secara ekonomi tergolong mampu.
“Kami tidak ingin ada lagi warga mampu yang menerima bantuan, sementara warga miskin justru tidak mendapatkannya,” kata dia.
Zulkarnaen, yang mewakili daerah pemilihan Medan III meliputi Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur, dan Medan Deli, juga menyoroti perlunya pembukaan lapangan kerja untuk menekan angka kemiskinan.
Menurutnya, tingginya jumlah pengangguran berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di Kota Medan.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Medan memperkuat pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
