TERITORIAL24.COM, Tanjungbalai – Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD KNPI Kota Tanjungbalai mendesak Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Dewi Yanti.
Desakan tersebut disampaikan Yan Aswika, S.H. selaku perwakilan MPI DPD KNPI Kota Tanjungbalai. Ia menilai Dewi Yanti belum menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala perangkat daerah yang salah satu nomenklaturnya menangani urusan kepemudaan.
“Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 45 Tahun 2016 mengatur bahwa salah satu nomenklatur Disporapar menangani urusan pemuda. Namun sebagai kepala dinas, Dewi Yanti dinilai belum mampu menjalankan tanggung jawab tersebut secara optimal, sehingga kinerjanya perlu dievaluasi,” kata Yan kepada wartawan, Rabu (30/9).
Menurut Yan, sejak dilantik Wali Kota Mahyaruddin Salim pada 4 Desember 2025, Dewi Yanti dinilai belum menunjukkan perhatian yang cukup terhadap dinamika kepemudaan di Kota Tanjungbalai, termasuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi pemuda maupun pegiat olahraga.
“Saya menilai leadership-nya belum terlihat. Bahkan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari sejumlah pegawai di lingkungan kerjanya, Dewi terkesan belum mampu mengambil kebijakan secara optimal,” ujarnya.
Yan juga menyoroti ketidakhadiran Dewi Yanti dalam kegiatan Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan RI yang digelar Lembaga Advokasi dan Studi untuk Kedaulatan Rakyat (LASKAR) bersama KNPI Kota Tanjungbalai pada 13 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut mengangkat tema, “Bergerak Bersama Dalam Keberagaman Serta Memperkuat Persatuan Pemuda dan Kearifan Lokal Sebagai Kekuatan Utama Menuju Tanjungbalai Emas”.
Yan menilai ketidak hadiran Kepala Disporapar dalam kegiatan yang turut melibatkan kalangan pemuda tersebut patut menjadi bahan evaluasi, terlebih Dewi Yanti sebelumnya dijadwalkan sebagai salah satu narasumber.
Menurut dia, kehadiran pimpinan perangkat daerah yang membidangi kepemudaan dalam kegiatan semacam itu penting untuk membangun komunikasi serta menjaga sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan.
