TERITORIAL24.COM, MEDAN — Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengedepankan pendekatan humanis, edukatif, dan preventif dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Toba 2026.
Operasi yang dimulai sejak 2 Februari 2026 itu telah berlangsung selama empat hari dengan fokus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas.
Selama periode tersebut, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut mencatat sebanyak 6.446 kegiatan pendidikan masyarakat (dikmas) lalu lintas.
Kegiatan itu meliputi penyuluhan tertib berlalu lintas di ruang publik, kampus, sekolah, perkantoran, dan terminal, kampanye keselamatan berkendara, serta penyebaran materi edukasi melalui media cetak, elektronik, dan media sosial.
Program Police Goes to School serta pembinaan komunitas lalu lintas dan sopir angkutan umum juga digelar sebagai upaya menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini.
Selain edukasi, kepolisian memperkuat langkah preventif melalui kehadiran personel di lapangan.
Selama empat hari, tercatat 1.666 kegiatan preventif, antara lain pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli di jam rawan, serta penempatan personel di titik rawan kecelakaan dan pelanggaran.
Operasi ini juga menyasar aspek keselamatan kendaraan dan angkutan umum.
Sebanyak 71 kegiatan preventif dilakukan terhadap kendaraan, termasuk ramp check angkutan umum, pemeriksaan visual kendaraan di jalur rawan kecelakaan, serta coaching clinic kepada perusahaan otobus bekerja sama dengan instansi terkait.
Di sisi infrastruktur, Polda Sumut mencatat 190 kegiatan preventif terhadap jalan dan lingkungan. Kegiatan tersebut meliputi pemetaan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan, koordinasi lintas instansi, penyiapan jalur alternatif, rekayasa lalu lintas, serta pemasangan rambu dan peringatan dini.
Dalam aspek penegakan hukum, kepolisian lebih mengedepankan langkah persuasif.
Selama empat hari, tercatat 3.572 teguran simpatik diberikan kepada pelanggar. Sementara penindakan melalui tilang elektronik (ETLE) mencapai 831 pelanggaran dan non-ETLE sebanyak 338 pelanggaran, dengan total 4.746 kasus penindakan.
