TERITORIAL24.COM, Tanjungbalai -Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai melalui Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) melaksanakan pengecekan terhadap aset kendaraan operasional roda dua dan roda empat yang digunakan oleh para pegawai.
Pengecekan ini berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Tanjungbalai pada Senin (10/3/2025) dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina.
Wali Kota menjelaskan bahwa tujuan pengecekan ini adalah untuk memastikan kondisi aset kendaraan Pemko Tanjungbalai tetap dalam keadaan layak pakai serta memberikan kenyamanan bagi para pegawai yang menggunakannya.
“Kami ingin memastikan bahwa kendaraan dinas yang digunakan oleh pegawai dalam kondisi baik, sehingga dapat menunjang kelancaran operasional pemerintahan. Selain itu, kami juga akan melakukan penataan aset secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Saya meminta Bidang Aset untuk menginventarisasi kendaraan dinas yang ada di setiap OPD dan kantor pemerintahan,” ujar Wali Kota Mahyaruddin Salim.
Dalam pengecekan tersebut, Wali Kota dan Wakil Wali Kota turut memeriksa dokumen serta kondisi fisik kendaraan dinas. Secara umum, kondisi kendaraan dinas dinilai baik.
Namun, bagi kendaraan roda dua dan roda tiga yang memerlukan perbaikan, segera akan dilakukan perbaikan. Begitu pula kendaraan yang pajaknya belum dibayarkan, akan segera ditindaklanjuti.
“Saya bersama Pak Wakil Wali Kota langsung mengecek kondisi kendaraan dinas milik Pemko Tanjungbalai yang saat ini digunakan oleh para ASN maupun OPD terkait. Kami berpesan agar seluruh kendaraan dirawat dengan baik dan selalu dijaga kebersihannya agar dapat menunjang kinerja aparatur pemerintah secara optimal,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Administrasi Aset BPKPAD Kota Tanjungbalai, Syahfrida, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota dalam upaya penataan aset kendaraan dinas milik Pemko Tanjungbalai. Pengecekan dilakukan untuk validasi data aset, khususnya kendaraan milik pemerintah daerah.
