Indonesia kemungkinan akan menerapkan kebijakan serupa dengan sistem verifikasi usia yang lebih ketat.
Namun, tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan ini adalah mencegah penggunaan data palsu saat mendaftar akun media sosial.
Oleh karena itu, tim kerja sedang mengkaji penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan metode autentikasi yang lebih akurat untuk menegakkan aturan ini secara efektif.
Kolaborasi Antarkementerian untuk Efektivitas Regulasi
Dalam menyusun regulasi ini, Kemkomdigi berkoordinasi dengan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, serta Kementerian Kesehatan.
“Semua kementerian yang terlibat memiliki semangat yang sama dengan Presiden untuk mempercepat perlindungan anak di dunia digital,” tambah Meutya Hafid.
Efektivitas Aturan Baru, Tantangan bagi Pemerintah
Diberikannya tenggat waktu hanya satu hingga dua bulan untuk merancang regulasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia maya. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menjadi pertanyaan besar.
Sejumlah pakar menilai bahwa pembatasan usia media sosial memang penting, tetapi harus disertai dengan pengawasan orang tua dan peningkatan keamanan digital.
Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi menuai pro dan kontra dari platform media sosial yang harus menyesuaikan sistem mereka dengan regulasi baru.
Meski demikian, maraknya kasus eksploitasi anak di dunia maya menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas.
Rancangan regulasi baru dari Kemkomdigi menandai langkah serius pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di dunia digital.
Dengan pembentukan Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital, pemerintah menargetkan pengawasan lebih ketat, peningkatan literasi digital, serta penindakan tegas terhadap konten berbahaya.
Tantangan utama terletak pada efektivitas implementasi aturan ini, terutama dalam hal verifikasi usia pengguna media sosial.
