TERITORIAL24.COM, MEDAN — Temuan beras berlabel quality premium yang tidak sesuai standar di sejumlah distributor di Kota Medan memicu reaksi tegas dari DPRD Kota Medan.
Ketua Komisi III DPRD Medan, Salomo T.R. Pardede, menyatakan pihaknya akan segera memanggil seluruh pemangku kepentingan, termasuk OPD terkait dan para distributor yang menjual beras tersebut.
Temuan ini didapatkan melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Medan bersama Satgas Pangan.
Sampel beras yang diambil telah diuji di laboratorium, dan hasilnya menunjukkan bahwa sejumlah produk quality premium tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
“Komisi III akan segera memanggil DKP3, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, serta distributor yang menjual beras tidak sesuai standar. Harus ada penjelasan menyeluruh,” kata Salomo Pardede, Kamis (31/7/2024).
Ia menilai praktik perdagangan beras tak sesuai standar, termasuk kemungkinan pengoplosan, merupakan tindakan merugikan masyarakat.
Menurutnya, Pemko Medan dan Satgas Pangan harus segera mengusut tuntas kasus ini, apalagi Kementerian Pertanian sebelumnya telah merilis daftar merek yang terindikasi melakukan pengoplosan.
“Kalau kementerian sudah merilis daftar merek bermasalah, mengapa beras-beras itu masih dipasarkan? Ini harus ditelusuri,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Salomo juga mendesak agar Pemko Medan tidak berhenti pada penarikan produk dari pasaran, tetapi juga memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan kecurangan.
Sementara itu, Kepala DKP3 Kota Medan, Gelora Kurnia Putra Ginting, menyatakan pihaknya menemukan sejumlah beras quality premium yang tak sesuai setelah dilakukan uji laboratorium pasca-sidak.
“Dari beberapa sampel yang kita ambil, hasil lab menunjukkan ada produk quality premium yang tidak sesuai standar. Temuan ini telah kami laporkan ke instansi terkait dan akan kami teruskan ke Polrestabes Medan,” ujar Gelora.
Ia menambahkan, pihaknya terus memberikan imbauan kepada distributor agar mematuhi ketentuan dan tidak melakukan pengoplosan.
