TERITORIAL24.COM, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah daerah. Dana tersebut akan dialokasikan ke lima bidang prioritas guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk sektor infrastruktur.
“Kita akan lakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana,” ujar Bobby saat rapat koordinasi rehabilitasi pascabencana di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin, 12 Januari 2026.
Sebanyak Rp275 miliar dialokasikan untuk perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah warga. Sementara itu, bidang komunikasi dan informatika mendapat Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota sebesar Rp110 miliar.
Bobby menjelaskan, anggaran pendidikan akan dibagi untuk perbaikan infrastruktur dan pembiayaan SPP gratis di wilayah terdampak bencana.
Selain itu, Pemprov Sumut juga merencanakan pembangunan 200 unit hunian tetap dengan anggaran Rp12 miliar atau sekitar Rp60 juta per unit.
Menurut Bobby, pembangunan hunian tetap masih menunggu sinkronisasi data dari pemerintah kabupaten dan kota dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Jika hunian tetap sudah tercover oleh BNPB, anggaran ini bisa kita tambahkan sehingga nilai rumah yang dibangun lebih besar,” katanya.
Sementara itu, Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan pemerintah pusat tetap melanjutkan rehabilitasi pascabencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
BNPB menyiapkan 5.951 unit hunian tetap untuk Sumut, perbaikan jalan dan jembatan, serta bantuan logistik bagi warga terdampak.
“Walaupun status bencana sudah dicabut, kami tetap membantu pemulihan. Tidak ada lagi masyarakat di pengungsian saat Ramadan,” ujar Suharyanto. Pemerintah pusat juga menyiapkan bantuan biaya hidup Rp600 ribu per jiwa per bulan, Rp3 juta untuk pengganti isi rumah, serta Rp5 juta sebagai modal usaha bagi warga terdampak.
