Pemprov Sumut, lanjut Dedi, akan terus mengarahkan penyaluran Minyakita agar sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan juga diperkuat terhadap praktik distribusi dan penjualan yang tidak sesuai aturan yang berpotensi menyebabkan kelangkaan dan ketidakstabilan harga.
“Ketersediaan Minyakita tidak hanya soal stok, tetapi juga soal pemerataan. Karena itu, kami dorong agar jadwal penyaluran dibuat terukur dan distribusi tidak menumpuk di satu wilayah saja,” ucapnya.
Sebagai langkah antisipasi ke depan, Pemprov Sumut akan melakukan sinkronisasi data jumlah Minyakita yang masuk ke Bulog dengan yang tersalurkan ke pasar. Pemerintah juga berupaya memperlancar distribusi ke wilayah sulit, terutama daerah kepulauan, termasuk melalui dukungan BUMD dalam penyaluran.
Sementara itu, pihak produsen tetap menjalankan kewajiban memasok 35% Minyakita kepada BUMN pangan dan memastikan 65 persen pasokan tersalurkan ke pasar sesuai kebutuhan masyarakat.
Bulog dan ID Food juga diminta menyusun jadwal distribusi guna menghindari penumpukan stok, sementara distributor diharapkan tidak menahan barang dan menyalurkannya secara merata ke seluruh wilayah Sumut.
“Kami akan terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan Minyakita, meningkatkan kelancaran distribusi, serta mendukung stabilitas harga agar masyarakat memperoleh Minyakita dengan harga wajar dan tepat sasaran,” ujar Dedi. (Akbar)
