TEBING TINGGI | TERITORIAL24.COM- Seorang penyandang disabilitas berinisial B.H. mengaku mengalami kesulitan memperoleh informasi saat mendatangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tebing Tinggi, Senin (6/10/2026).
Kedatangan B.H. bersama sejumlah penyandang disabilitas tersebut, menurut pengakuannya, untuk menanyakan prosedur pelayanan sekaligus pengurusan kartu penyandang disabilitas.
B.H. mengaku terlebih dahulu mengisi daftar kehadiran di meja resepsionis. Setelah menyampaikan keperluannya, ia kemudian menanyakan prosedur pengurusan kartu bagi penyandang disabilitas.
Menurut B.H., seorang pegawai kemudian menanyakan apakah mereka sudah melapor atau berkoordinasi dengan PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia).
Hal tersebut membuat B.H. mempertanyakan apakah penyandang disabilitas yang datang secara mandiri perlu terlebih dahulu berkoordinasi dengan organisasi tertentu untuk memperoleh informasi pelayanan.
“Apakah kami yang mandiri harus lapor ke PPDI? Apa tidak bisa mandiri?” ujar B.H.
Mengaku Sudah Tiga Kali Mendatangi Dinsos
B.H. mengaku persoalan serupa bukan kali pertama dialaminya. Ia menyebut sudah tiga kali mendatangi Dinsos ketika membutuhkan informasi maupun bantuan.
Menurut pengakuannya, ia kembali diarahkan untuk berkoordinasi dengan PPDI.
“Saya sudah tiga kali ke sana. Setiap mau minta bantuan selalu diarahkan ke PPDI. Apa fungsi Dinsos kalau kami harus ke sana dulu?” katanya.
B.H. berharap masyarakat penyandang disabilitas yang datang secara mandiri tetap memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur pelayanan, persyaratan dan mekanisme pengurusan bantuan.
Ia juga mengaku masih membutuhkan penjelasan mengenai program kartu penyandang disabilitas yang hendak diurus.
“Sudah kami cacat, malah dilempar ke sana kemari,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan pengalaman dan pandangan B.H. yang masih membutuhkan penjelasan dari pihak Dinsos terkait prosedur pelayanan yang berlaku.
Pertanyakan Data Desil
Selain persoalan pelayanan, B.H. turut mempertanyakan mekanisme data desil yang berkaitan dengan pendataan dan penentuan penerima bantuan sosial.
