Khususnya ASN yang memasuki masa pensiun, telah pensiun, maupun ASN aktif yang memiliki keterbatasan kondisi kesehatan atau kendala lain sehingga tidak dapat datang langsung ke kantor BKPSDM. Dalam hal ini, BKPSDM menghadirkan layanan yang bisa diakses dan digunakan oleh ASN tanpa harus datang langsung ke Kantor BKPSDM.
Dalam arahannya, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meminta kepada seluruh Pimpinan OPD menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh OPD dalam eksposnya tadi.
Dalam penyampaian Kepala Inspektorat tadi, saya meminta agar OPD yang belum melaksanakan apa yang disampaikan BPK RI agar segera menindaklanjuti.
Peran Inspektorat disini sangat penting, karena bagian dari pengawasan bagi seluruh OPD agar bekerja sesuai aturan dan arah kebijakan Pemko Tanjungbalai.
“Saya selalu menyampaikan kepada Inspektur agar melakukan pengawasan, evaluasi dan pembenahan birokrasi jika ada ditemukan permasalahan di OPD,” katanya.
Untuk BPKPD, terkait penerimaan realisasi PBB-P2 dan retribusi daerah, Wali Kota menekankan agar OPD yang belum maksimal dalam pengelolaan PAD nya agar segera melakukan evaluasi dan bergerak cepat sehingga target PAD yang telah ditentukan di tiap OPD dapat terealisasi sampai batas akhir Tahun Anggaran.
Wali Kota juga meminta kepada OPD yang belum melaksanakan penayangan pengadaan barang dan jasa di Inaproc agar segera ditindaklanjuti khususnya tadi ada Kecamatan Datuk Bandar Timur, Teluk Nibung dan Sei Tualang Raso.
Sejumlah hal yang menjadi perhatian dan penekanan strategis kinerja OPD, Wali Kota Mahyaruddin mengatakan agar seluruh OPD bekerja sesuai aturan dan peraturan yang berlaku.
“Bekerjalah dengan baik, profesional, menjunjung tinggi transparansi dan akuntabel dalam setiap pengelolaan keuangan dari setiap anggaran yang dikelola,” sebutnya.
“Arah dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan ditiap OPD harus sejalan dengan PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat) dan lakukan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang benar di kantor bapak/ibu,” ungkap Wali Kota Mahyaruddin.
