Gangguan distribusi yang berkepanjangan dikhawatirkan akan menurunkan pendapatan nelayan sekaligus memengaruhi pasokan hasil tangkapan.
Fraksi PKS juga berharap pengungkapan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM menjadi momentum untuk memperketat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar bersubsidi agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Selain itu, pemerintah bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait didorong melakukan pengawasan secara berkala guna mencegah terulangnya penyimpangan dalam distribusi BBM.
Menurut PKS, pengawasan yang konsisten akan memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pasokan BBM serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya bagi nelayan dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada ketersediaan solar. (Anggi)
