TERITORIAL24.COM, MEDAN – Kalau bicara Medan, yang langsung terlintas di kepala orang biasanya kuliner, durian, atau hiruk-pikuk kota.
Padahal, di sisi utara kota ini ada garis pantai, kampung nelayan, hutan mangrove, sampai potensi wisata air yang selama ini seperti pemain cadangan: ada, tapi jarang diturunkan.
Hal itulah yang kembali disorot Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026), politisi Partai Golkar itu meminta Pemerintah Kota Medan berhenti menjadikan wisata bahari Medan Utara sebagai sekadar ide bagus di atas kertas.
Menurutnya, kawasan Medan Utara sudah saatnya disulap menjadi destinasi wisata bahari yang benar-benar hidup.
Bukan cuma memasang papan nama objek wisata, tetapi menghadirkan aktivitas yang membuat orang rela datang.
“Kalau mau menarik wisatawan, bikin kegiatan yang memang memanfaatkan karakter wilayahnya. Misalnya lomba dayung sampan atau berbagai atraksi wisata berbasis perairan,” ujar Suhendra saat membacakan laporan hasil rapat Badan Anggaran DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Namun, festival saja tentu tak cukup. Ia mengingatkan bahwa wisata tidak akan berkembang jika akses menuju lokasi masih menyulitkan.
Karena itu, Pemko Medan diminta menyediakan sarana pendukung, termasuk transportasi wisata air yang layak agar Medan Utara benar-benar memiliki identitas sebagai kawasan wisata bahari.
Di mata Suhendra, potensi itu bukan sekadar urusan rekreasi. Jika dikelola serius, kawasan pesisir Medan Utara bisa menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat nelayan, pelaku UMKM, hingga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia juga mendorong pemerintah rutin menggelar event berskala kota di Medan Utara agar pembangunan tidak terus berpusat di kawasan inti Kota Medan.
“Pariwisata di Medan Utara harus dikembangkan secara inovatif dan berkelanjutan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Menariknya, sorotan DPRD juga mengarah ke penggunaan anggaran. Pada 2025, belanja Dinas Pariwisata Kota Medan tercatat sekitar Rp30,65 miliar. Namun yang terealisasi hanya Rp23,02 miliar atau sekitar 75,11 persen.
