Blitar Raya

Pleno Bacalon Ketum KONI Kota Blitar Terganjal “Petunjuk” Plt, Netralitas TPP Dipertanyakan

48
×

Pleno Bacalon Ketum KONI Kota Blitar Terganjal “Petunjuk” Plt, Netralitas TPP Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini

BLITAR I TERITORIAL24.COM – Proses pendaftaran bakal calon (balon) Ketua Umum KONI Kota Blitar telah resmi berakhir pada Rabu (16/9/2026).

Namun, sehari setelah pintu pendaftaran ditutup, kepastian agenda rapat pleno Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) untuk menetapkan bakal calon justru belum jelas.

Ketua TPP Bacalon Ketua Umum KONI Kota Blitar, Sugeng Praptono, menyebut rapat pleno penetapan bakal calon sesuai jadwal digelar Kamis (17/9/2026).

Akan tetapi, waktu dan tempat pelaksanaannya masih menunggu petunjuk dari Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum KONI Kota Blitar, Elim Tyu Samba.

Persoalannya, Elim Tyu Samba sendiri diketahui merupakan salah satu peserta atau pendaftar dalam kontestasi Ketua Umum KONI Kota Blitar.

“Sesuai jadwal hari ini rapat pleno TPP penetapan bakal calon. Tapi kondisional nggih (ya). Nunggu petunjuk dari Plt. Ketum KONI tentang jam dan tempatnya,” kata Sugeng kepada Liputanesia.com melalui sambungan seluler, Kamis (17/9/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sorotan lantaran berbeda dengan keterangan Sugeng pada hari terakhir pendaftaran, Rabu (16/9/2026).

Saat itu, Sugeng menyampaikan bahwa rapat pleno penetapan bakal calon akan segera dilakukan tanpa menyebut adanya keharusan menunggu petunjuk dari Plt Ketua Umum KONI.

“In Sya Allah besok. Kalau ndak besok, besok lusa. Yang penting segera saja,” ujar Sugeng, Rabu (16/9/2026).

Perubahan pernyataan inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme dan independensi TPP dalam menjalankan tahapan penjaringan dan penyaringan.

Sekretaris MAKI Blitar, Maryono Setyo Budi, menilai rangkaian proses yang dilakukan TPP sejak awal hingga tahapan penetapan bakal calon terkesan belum menunjukkan ketegasan, kejelasan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Menurutnya, ketidakkonsistenan pernyataan Ketua TPP patut menjadi perhatian publik, terutama karena tahapan tersebut berkaitan langsung dengan proses pemilihan Ketua Umum KONI Kota Blitar.

“Kalau sudah seperti itu kesannya kan TPP tidak netral. Panitia sebuah ajang itu mestinya harus netral dan tegas. Masyarakat patut mempertanyakan proses penjaringan dan penyaringan bakal calon ketua umum KONI Kota Blitar oleh TPP ini. Profesionalisme dan netralitas TPP harus jelas dan tegas,” kata Maryono.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *