Sorotan semakin menguat ketika TPP menyatakan masih menunggu petunjuk dari Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar terkait pelaksanaan rapat pleno.
Maryono mempertanyakan posisi tersebut karena pihak yang dimintai petunjuk juga tercatat sebagai salah satu pendaftar dalam kontestasi Ketua Umum KONI Kota Blitar.
Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai independensi panitia, meskipun persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan mekanisme dan aturan resmi yang berlaku dalam proses pemilihan.
“Jangan sampai menjadi proses pemilihan ketua sebuah olahraga itu terkesan tidak mencerminkan profesionalisme dan sportivitas,” tukasnya.
Kini perhatian publik tertuju pada TPP: kapan rapat pleno penetapan bakal calon benar-benar digelar, siapa yang menentukan waktu dan tempatnya, serta bagaimana memastikan proses tersebut tetap transparan dan independen ketika terdapat peserta kontestasi yang juga memegang posisi sebagai Plt Ketua Umum KONI.
Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi penting untuk menjaga kepercayaan peserta maupun masyarakat terhadap seluruh tahapan pemilihan Ketua Umum KONI Kota Blitar.(didik)
