“Giliran penebangan pohon DLH Medan ‘buang badan’, tetapi giliran penanaman pohon pengganti DLH Medan merasa paling bertanggung jawab terhadap lingkungan,” ujarnya.
Rizki meminta DLH Kota Medan memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai jumlah pohon yang telah ditebang, lokasi penebangan, mekanisme penggantian, hingga progres penanaman pohon pengganti.
Menurutnya, keterbukaan informasi penting karena persoalan penebangan pohon telah menjadi perhatian masyarakat cukup lama.
Selain itu, Rizki juga mempertanyakan keberadaan kayu hasil penebangan pohon yang terdampak pembangunan BRT.
“Masyarakat juga bertanya-tanya, pohon-pohon yang ditebang itu kayunya dikemanakan semua. Apakah kayu-kayu dari pohon tersebut dijual? Kalau memang dijual, ke mana PAD-nya? DLH Kota Medan harus transparan, jangan suka buang badan setiap kali ada masalah,” pungkasnya.
Penebangan pohon untuk mendukung pembangunan BRT sebelumnya telah berlangsung di sejumlah ruas jalan utama Kota Medan, termasuk Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sisingamangaraja.
Teranyar, penebangan pohon juga mulai dilakukan di Jalan TB Simatupang. Kondisi tersebut kembali memunculkan perhatian publik terkait dampak pembangunan transportasi massal terhadap keberadaan ruang terbuka hijau dan lingkungan di Kota Medan.(Akbar)
