Ia memastikan DPRD akan segera melakukan koordinasi lintas lembaga guna mengantisipasi potensi gesekan di masyarakat.
“Kami berharap semua pihak menjaga kondusivitas wilayah. Dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan Forkopimda agar bisa duduk bersama menentukan langkah konkret. Tujuannya agar setiap kegiatan PSHT memiliki legitimasi hukum yang jelas,” tandasnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi pintu masuk penyelarasan kebijakan antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, sekaligus memperkuat stabilitas keamanan di Kabupaten Blitar.(didik)
