TERITORIAL24.COM, BLITAR – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat pagi, 8 Agustus 2025, terpaksa ditunda lantaran jumlah kehadiran anggota dewan tidak memenuhi kuorum.
Dari total 50 anggota DPRD, hanya 13 orang yang hadir di ruang sidang. Sesuai tata tertib yang berlaku, jumlah tersebut tidak mencukupi untuk melangsungkan rapat paripurna, yang seharusnya dimulai pukul 09.00 WIB.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menyatakan bahwa undangan resmi telah dikirimkan kepada seluruh anggota dewan, namun hingga pukul 11.00 WIB, mayoritas kursi tetap kosong.
“Karena tidak memenuhi kuorum, sidang paripurna otomatis ditunda. Jadwal ulang akan ditentukan oleh Badan Musyawarah (Banmus),” ujar Supriadi.
Kegagalan rapat ini diduga dipicu oleh ketegangan antara legislatif dan eksekutif terkait anggaran Pokok Pikiran (Pokir).
Pokir merupakan salah satu instrumen utama bagi anggota dewan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
Sejumlah sumber menyebutkan, penolakan pihak eksekutif untuk mengalokasikan dana Pokir menjadi alasan utama ketidakhadiran anggota dewan.
“Kalau Pokir tidak disalurkan, ya jangan heran kalau dewan ogah hadir,” ungkap seorang legislator yang enggan disebutkan namanya.
Selain masalah anggaran, situasi politik di internal Pemerintah Kabupaten Blitar juga turut memicu ketegangan.
Muncul dugaan bahwa Bupati Rijanto tidak sepenuhnya independen dalam mengambil kebijakan, bahkan disebut kerap dikendalikan oleh Wakil Bupati Beky Herdihansyah.
Hal ini menimbulkan persepsi adanya “dua matahari” dalam pemerintahan daerah, yang membuat koordinasi dan pengambilan keputusan menjadi tersendat.
Ditambah lagi, hubungan antara Bupati dan partai pengusungnya, PDI-Perjuangan, dikabarkan tidak harmonis.
Pemerhati kebijakan publik, Setya Nugroho, menilai bahwa duet kepemimpinan Rijanto-Beky tidak berhasil menjaga kestabilan politik dan arah pembangunan daerah.
“Kalau pemimpinnya tidak satu suara, saling tarik kepentingan, bagaimana mungkin pembangunan bisa jalan?” ujarnya.
