Ia juga menyoroti lambannya eksekusi program-program strategis yang seharusnya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Jika elite terus saling jegal, rakyat lagi-lagi jadi korban. Pemimpin seharusnya berani ambil sikap, bukan sibuk menjaga gengsi,” tambah Setya.
Batalnya rapat paripurna ini mencerminkan kondisi serius di lingkaran pemerintahan Kabupaten Blitar.
Jika konflik internal antara legislatif dan eksekutif terus dibiarkan, maka yang dirugikan adalah masyarakat yang menunggu kepastian program dan pembangunan.(Didik)
