TERITORIAL24.COM, TAPANULI TENGAH – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memulai rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana dengan target pemulihan 37.318 hektare.
Wakil Gubernur Sumut Surya memimpin peletakan batu pertama rehabilitasi sawah di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis, 15 Januari 2026.
Program rehabilitasi tersebut dilaksanakan serentak dan terhubung secara virtual dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan sektor pertanian pascabencana alam di Sumatera Utara.
Surya mengatakan kerusakan lahan sawah di Sumut terdiri atas 22.274 hektare rusak ringan, 10.690 hektare rusak sedang, dan 4.354 hektare rusak berat.
Di Kabupaten Tapanuli Tengah, luas lahan terdampak mencapai 3.205 hektare yang tersebar di sejumlah kecamatan.
“Kecamatan Tukka merupakan salah satu sentra pertanian rakyat. Kerusakan lahan dan irigasi berdampak langsung pada turunnya produktivitas dan pendapatan petani,” kata Surya.
Ia menegaskan rehabilitasi difokuskan pada pemulihan fungsi lahan dan jaringan irigasi agar aktivitas tanam dapat kembali berjalan normal.
Surya juga meminta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses rehabilitasi. Menurut dia, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga partisipasi petani dalam menjaga dan memanfaatkan sarana yang dibangun.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah pusat mengalokasikan bantuan senilai Rp78,5 miliar untuk pemulihan sektor pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bantuan tersebut meliputi benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, serta kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak.
Amran menekankan pelaksanaan rehabilitasi dilakukan dengan skema padat karya.
“Pemilik sawah dilibatkan langsung dalam pekerjaan rehabilitasi dan upahnya dibayarkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya. Ia juga meminta jajarannya tetap berada di lokasi hingga proses pemulihan selesai.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan dampak bencana.
