TERITORIAL24.COM, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 melalui konsultasi publik yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Kamis, 29 Januari 2026.
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution meminta para kepala daerah kabupaten dan kota lebih serius mengawasi indikator pembangunan di wilayah masing-masing, terutama di tengah tekanan bencana dan perlambatan ekonomi di sejumlah daerah.
Menurut Bobby, tahun 2027 akan menjadi titik evaluasi kinerja kepala daerah yang dilantik pada Februari tahun lalu.
Ia menilai berbagai bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah berpotensi memengaruhi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Monitoring RPJMD masing-masing, apakah bencana mempengaruhi RPJMD, terkhusus daerah terdampak bencana,” kata Bobby.
Ia juga menyinggung pencabutan izin sejumlah perusahaan besar dan meminta kepala daerah mencermati dampaknya terhadap tenaga kerja, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Arahan tersebut muncul di tengah sorotan atas efektivitas pembangunan daerah yang dinilai belum sepenuhnya tercermin pada indikator kesejahteraan.
Meski indikator makro kerap menjadi acuan, ketimpangan antarwilayah dan kerentanan daerah rawan bencana masih menjadi persoalan berulang dalam perencanaan pembangunan Sumatera Utara.
Bobby juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memaksimalkan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang batal disesuaikan pada 2026.
Dana tersebut, menurut dia, seharusnya diarahkan untuk pemulihan pascabencana. Ia membuka peluang pergeseran anggaran daerah karena bencana banjir terjadi setelah pengesahan APBD 2026.
Namun, belum ada penjelasan rinci mengenai mekanisme pengawasan penggunaan TKD maupun tolok ukur keberhasilan pemanfaatannya. Padahal, fleksibilitas anggaran kerap berhadapan dengan persoalan perencanaan yang lemah dan keterbatasan kapasitas birokrasi di daerah.
Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah mengatakan konsultasi publik RKPD 2027 diharapkan tidak berhenti sebagai agenda tahunan. Ia menargetkan pembangunan 2027 mampu menghasilkan “lompatan” yang nyata. “Masukan harus berbasis data dan berpihak kepada masyarakat luas,” ujarnya.
