TERITORIAL24.COM, MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan, Saipul Bahri SE, mendesak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan untuk segera mempercepat proses lelang terhadap aset-aset pemerintah yang sudah tidak produktif dan tidak lagi dapat dimanfaatkan.
Politisi yang juga tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Medan tersebut menilai keberadaan aset yang rusak, mangkrak, dan tidak memiliki nilai guna hanya akan menjadi beban bagi pemerintah daerah, baik dari sisi administrasi maupun pengelolaan.
“Jika aset tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka sebaiknya segera dilelang. Jangan sampai hanya menjadi barang rongsokan yang menambah beban Pemko Medan,” tegas Saipul Bahri, Jumat (5/6/2026).
Menurutnya, hasil peninjauan dan pembahasan yang dilakukan Pansus Aset menemukan masih banyak barang milik daerah yang kondisinya tidak layak pakai tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Di antaranya berada di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta beberapa unit kerja lainnya.
Saipul menekankan pentingnya langkah cepat dari BPKAD untuk melakukan pendataan dan inventarisasi secara menyeluruh terhadap aset yang sudah tidak memiliki nilai manfaat.
Proses tersebut dinilai menjadi dasar penting dalam menentukan aset yang dapat dihapuskan maupun dilelang sesuai ketentuan yang berlaku.
“BPKAD harus berkolaborasi dengan seluruh OPD untuk memastikan aset mana yang layak dipertahankan dan mana yang sudah seharusnya dilelang atau dihapus dari daftar inventaris daerah,” ujarnya.
Ia juga meminta BPKAD segera berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna memperoleh kepastian regulasi serta mekanisme yang harus ditempuh dalam proses pelepasan aset daerah tersebut.
“Langkah konsultasi dengan KPKNL penting agar proses lelang berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Kota Medan, Sulu Aulia Harahap, mengungkapkan pihaknya saat ini tengah melakukan inventarisasi aset di berbagai OPD sebagai tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi Pansus Aset DPRD Medan.
