Kasus ini pun dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Mengatur bahwa setiap aktivitas usaha wajib memperhatikan dampak lingkungan serta hak-hak masyarakat terdampak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT PHR maupun subkontraktor terkait.***
Berencana Usulkan Perubahan Keppres HPN Selain…
Penyerahan buku karya Muh Taufik HS menjadi pengingat…
Ia mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk…
TERITORIAL24.COM, BELAWAN – Sebanyak 346 anggota kontingen Pramuka…
TERITORIAL24.COM, BELAWAN – Komando Daerah Angkatan Laut I…
“Perkembangan Artificial Intelligence dan ekosistem digital hari ini…
