TERITORIAL24.COM, MEDAN – Di Aula Transparansi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara, Kamis pagi (8/5/2025), layar monitor memantulkan wajah-wajah dari puluhan instansi yang terhubung lewat Zoom.
Suasana tampak formal, tapi ada kegelisahan tersirat dalam misi yang dibawa: membenahi keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara.
Gubernur Sumut Bobby Nasution, dalam sambutan yang dibacakan oleh Plt Kepala Dinas Kominfo Porman Mahulae, menegaskan pentingnya pengelolaan informasi publik yang lebih terbuka dan profesional.
“Kita ingin Sumatera Utara menjadi provinsi yang informatif,” ujarnya.
Pernyataan itu bukan sebatas slogan. Gagasan ini tersemat dalam misi besar kepemimpinannya—mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.
Salah satu jalannya adalah dengan memastikan seluruh badan publik, dari provinsi hingga kabupaten/kota, benar-benar menjalankan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurut Porman, keterbukaan informasi bukan hanya soal dokumen yang bisa diakses masyarakat, tapi tentang membangun kepercayaan.
“Kalau informasi tidak dibuka, legitimasi dan kepercayaan publik akan goyah,” katanya.
Ketua Komisi Informasi (KI) Sumut, Abdul Haris Nasution, menambahkan bahwa pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap badan publik adalah bagian dari upaya menciptakan transparansi yang bukan hanya prosedural, tapi substansial.
“Masyarakat harus tahu apa program pemerintah, termasuk program unggulan Gubernur Bobby Nasution, Kolaborasi Sumut Berkah,” katanya.
Bimtek dan sosialisasi ini digelar sebagai alat ukur—untuk menelisik apakah badan publik di Sumut hanya membuka informasi di atas kertas, atau memang menghidupkan prinsip keterbukaan sebagai budaya kerja.
Abdul Haris mengingatkan, hak atas informasi adalah milik rakyat. “Dan rakyat harus bisa mengawasi kebijakan publik dari awal sampai akhir.”
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua KI Sumut Eddy Syahputra, Sekretaris Achmad Yazid Matondang, serta sejumlah kepala divisi dan perwakilan OPD dari seluruh penjuru Sumut. Semua terhubung secara daring, menyimak, mencatat, dan—mudah-mudahan—berkomitmen.
