” Ini harus menjadi perhatian serius agar tujuan UHC untuk menghadirkan rasa aman dan kepastian layanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, pemerintah bersama BPJS Kesehatan harus memastikan tidak ada diskriminasi dalam layanan.
Semua warga, baik yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS maupun yang belum, berhak memperoleh pelayanan yang sama.
DPRD Siap Lakukan Pengawasan
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Sumut, kata Usman, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi UHC.
Ia menegaskan, fraksi PKS akan terus mengawal agar program ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Sebagai anggota DPRD, sesuai amanat yang diberikan rakyat, kita akan terus memantau dan mengawasi agar UHC berjalan dengan baik.”
” Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang layak, transparan, dan manusiawi,” tutup Usman.
Latar Belakang Program UHC
Program Universal Health Coverage merupakan bagian dari target nasional untuk memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia.
Pemerintah pusat menargetkan semua provinsi sudah menerapkan UHC sebelum tahun 2026. Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang berhasil memenuhi target lebih awal.
Dengan berlakunya UHC per 1 Oktober 2025, masyarakat Sumut tidak perlu lagi merasa khawatir dengan biaya pengobatan.
Namun, tantangan besar terletak pada kesiapan fasilitas kesehatan, kualitas pelayanan, serta kecepatan birokrasi dalam merespons kebutuhan pasien.***
