Ia menilai, ketegasan dalam menindak aparatur yang melanggar aturan penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Terlebih, aparatur yang berada di tingkat kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan karena berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari.
Jangan Rusak Kepercayaan kepada Kepala Daerah
Lebih lanjut, Syaiful mengingatkan bahwa perilaku aparatur di lapangan juga dapat memengaruhi citra pimpinan daerah.
Menurutnya, tindakan seorang bawahan yang tidak mencerminkan etika pelayanan publik berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah.
“Tindakan seperti itu bisa merusak marwah Wali Kota sebagai atasannya. Ketika kepala daerah berupaya membangun kepercayaan masyarakat dengan hadir dan mendengar langsung keluhan warga, maka seluruh aparatur harus memiliki semangat yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik,” tegasnya.
Syaiful berharap seluruh aparatur Pemko Medan menjadikan setiap persoalan yang terjadi sebagai momentum untuk melakukan pembenahan.
Ia menekankan, pelayanan publik harus dikedepankan tanpa membedakan kondisi, latar belakang maupun situasi warga yang membutuhkan bantuan pemerintah.
Dengan demikian, kehadiran pemerintah benar-benar dapat dirasakan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Pemko Medan.(Akbar)
