TERITORIAL24.COM, MEDAN – Suasana Jalan Diponegoro, Medan, Senin (3/11/2025), mendadak lebih ramai dari biasanya.
Ratusan buruh dari berbagai serikat kerja berkumpul di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, menyuarakan tuntutan yang sudah klasik tapi selalu relevan: kenaikan upah, rumah untuk buruh, dan harga bahan pokok yang lebih bersahabat.
Namun ada yang berbeda kali ini. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution tidak memilih berdiam di balik pagar kantor atau menunggu situasi reda.
Ia justru turun langsung menemui massa aksi, menyapa, dan—yang paling penting—menyatakan dukungan terhadap tuntutan mereka.
“Pada prinsipnya, kami Pemprov Sumut ikut mendukung apa yang disuarakan teman-teman serikat buruh,” ujar Bobby di hadapan para peserta aksi.
Sebelum berdialog di jalan, Bobby terlebih dahulu mengundang perwakilan serikat buruh untuk berdiskusi di dalam kantor gubernur.
Hasilnya, setidaknya ada beberapa poin yang disepakati: dukungan terhadap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), penyediaan fasilitas perumahan, dan perhatian terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok.
Namun, Bobby juga menyoroti satu persoalan klasik yang sering membuat ekonomi daerah seret dan buruh sulit naik kelas—pungutan liar alias pungli.
“Untuk menyampaikan angka (UMP) tersebut, PR yang harus kita selesaikan adalah persoalan pungli yang masih tinggi. Itu juga yang membebani pelaku usaha,” katanya.
Menurut Bobby, banyak biaya “tak jelas arah” yang akhirnya membuat pengusaha keberatan menaikkan upah, sementara buruh jadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Maka dari itu, ia mengajak serikat buruh ikut berkolaborasi dalam upaya membersihkan pungli di berbagai sektor.
“Mari kita jadikan ini persoalan bersama. Kita bentuk satgas untuk mengurangi biaya yang tidak perlu. Daripada pungli masuk ke kantong yang nggak jelas, lebih baik dana itu digunakan agar upah buruh nggak ditekan,” tegasnya, yang langsung disambut sorak setuju dari massa aksi.
Bobby juga menyebut, jika agenda pemberantasan pungli bisa tuntas sebelum akhir tahun, kenaikan UMP tahun 2026 akan bisa diwujudkan dengan lebih realistis dan berkeadilan.
