Asahan - Tanjungbalai

Wali Kota Mahyaruddin Salim Buka Bimtek PUG Kewenangan Kab/Kota 2026

24
×

Wali Kota Mahyaruddin Salim Buka Bimtek PUG Kewenangan Kab/Kota 2026

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Mahyaruddin Salim Buka Bimtek PUG Kewenangan Kab/Kota 2026. (ist/ham)

Mahyaruddin menegaskan indikator atas keberhasilan implementasi PUG, tidak hanya melalui angka statistik IPG melainkan juga adanya legitimasi melalui peran bersama sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG).

“Perlu saya tekankan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) bukan merupakan suatu program kegiatan, melainkan strategi pembangunan. strategi PUG perlu diintegrasikan dengan program pembangunan demi memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua,” tambahnya.

“Bimtek penyelenggaraan PUG ini merupakan upaya pemerintah dalam membuka wawasan dan peningkatan SDM OPD untuk lebih memahami arti dan pentingnya kesetaraan gender dan menuangkannya dalam anggaran yang responsif gender di masing – masing perangkat daerah melalui gender action budget (GAB),” tutur Wali Kota lagi.

Harapannya, melalui Bimtek kali ini agar segala kebijakan dan kegiatan baik dalam pemerintahan dan masyarakat memiliki sensitifitas gender dan tidak bias gender. Ia menyadari bahwa implementasi PUG di Kota Tanjungbalai saat ini masih memerlukan berbagai penguatan berkelanjutan agar kesetaraan dan keadilan gender benar-benar dapat terwujud secara optimal. implementasi ini perlu terus digali untuk memastikan apakah kesetaraan dan keadilan gender tersebut telah benar-benar terwujud secara nyata di Kota Tanjungbalai.

Ia juga berharap setiap perangkat daerah menyampaikan data dan informasi yang lengkap, akurat, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah, sekaligus memperkuat pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

“Saya berharap seluruh OPD dapat memastikan kualitas data yang disampaikan. Dengan data yang baik, kita bisa melahirkan kebijakan dan program yang tepat sasaran serta anggaran yang berkeadilan gender,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *