TERITORIAL24.COM, MEDAN — Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan Paul Mei Anton Simanjuntak meminta Pemerintah Kota Medan memaksimalkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat untuk merealisasikan normalisasi serta perbaikan tanggul lima sungai di Kota Medan.
Permintaan itu disampaikan Paul dalam pertemuan di Balai Kota Medan bersama Wali Kota Medan Rivo Tri Putra Bayu Waas, anggota DPR RI Lokot Hasibuan, anggota DPRD Medan Ahmad Affandi, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, serta sejumlah organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan, Selasa (10/2/2026).
Menurut Paul, penanganan banjir di Medan membutuhkan kolaborasi lintas pemerintah, terutama terkait dukungan anggaran.
“Anggaran dari APBD Kota Medan sangat terbatas. Maka perlu bantuan anggaran dari pusat. Pemko Medan juga kiranya dapat terbuka soal kemampuan keuangan daerah,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Ia menekankan pentingnya fasilitasi dari anggota DPR RI dan DPRD Sumut daerah pemilihan Medan untuk memperjuangkan tambahan anggaran normalisasi sungai. Berdasarkan estimasi yang ia sampaikan, biaya normalisasi satu sungai mencapai sekitar Rp 1,5 triliun.
Dengan demikian, kebutuhan anggaran untuk lima sungai diperkirakan mencapai Rp 7,5 triliun.
“APBD Pemko Medan tentu tidak sanggup menanggung seluruhnya. Karena itu diperlukan dukungan dari pemerintah pusat,” kata Paul.
Ia berharap komunikasi intensif antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat dapat segera dilakukan agar penanganan banjir di Medan berjalan bertahap dan berkelanjutan.
Penanganan banjir selama ini menjadi salah satu persoalan utama di Kota Medan, terutama saat curah hujan tinggi yang menyebabkan meluapnya sejumlah sungai dan berdampak pada permukiman warga.(Anggi)
