TERITORIAL24.COM, MEDAN — Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatera Utara hingga 30 November 2025 menunjukkan realisasi yang relatif tinggi.
Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara mencatat belanja pemerintah pusat di wilayah ini telah mencapai Rp16,05 triliun.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara Nofiansyah mengatakan belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp9,69 triliun atau 93,22 persen dari pagu. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk gaji dan tunjangan aparatur negara, pembayaran tunjangan hari raya, serta gaji ke-13 tahun 2025.
Sementara itu, belanja barang terealisasi Rp5,08 triliun atau 69,54 persen dari pagu.
Dana ini digunakan untuk mendukung program infrastruktur konektivitas, layanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional, pendidikan tinggi, penegakan hukum, serta program ketahanan pangan.
Dari sisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD), realisasi di Sumatera Utara mencapai Rp39,20 triliun atau 90,55 persen dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp25,27 triliun atau 95,38 persen. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik terealisasi Rp7,69 triliun atau 90,58 persen, sementara Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp3,42 triliun atau 74,68 persen. Adapun DAK Fisik baru terealisasi Rp599,86 miliar atau 70,41 persen dari pagu.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga November 2025 tercatat sebesar Rp13,88 triliun kepada 233.579 debitur, sedangkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp785,40 miliar kepada 130.862 debitur.
Pemerintah menilai penyaluran ini berkontribusi pada penguatan permodalan pelaku usaha mikro dan kecil di Sumatera Utara.
Dari sisi penerimaan, realisasi pajak di Sumatera Utara mencapai Rp20,6 triliun, didominasi oleh penerimaan Pajak Penghasilan nonmigas sebesar Rp10,9 triliun serta PPN dan PPnBM sebesar Rp8,8 triliun.
Penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat Rp3,22 triliun atau 141,36 persen dari target.
