TERITORIAL24.COM, JAKARTA — Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali menguat menjelang Pilkada 2026. Menyikapi hal itu, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Simposium Nasional bertema “Pilkada dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” di Press Club Indonesia, Kantor SMSI Pusat, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Januari 2026.
Simposium yang dipandu Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar itu menghadirkan akademisi dan pakar kebijakan publik.
Forum ini membahas kemungkinan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai alternatif di tengah tingginya biaya politik dan maraknya praktik transaksional dalam Pilkada langsung.
Ketua Dewan Pakar SMSI, Yuddy Crisnandi, mengatakan demokrasi tidak semata dimaknai sebagai pemilihan langsung.
Menurutnya, dalam perspektif Demokrasi Pancasila, kualitas kepemimpinan, stabilitas pemerintahan, dan efektivitas pembangunan daerah juga menjadi indikator penting. “Demokrasi tidak boleh dipahami secara prosedural semata,” kata Yuddy.
Yuddy menilai mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada masa sebelum reformasi memiliki keunggulan dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan kebijakan.
Meski demikian, ia menekankan perlunya perancangan ulang agar tidak mengulang praktik sentralisasi kekuasaan.
“Model itu bisa menjadi referensi historis untuk dirumuskan secara lebih demokratis dan transparan,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Albertus Wahyurudhanto.
Ia menyebut persoalan utama Pilkada saat ini bukan hanya soal langsung atau tidak langsung, melainkan lemahnya sistem kaderisasi dan rekrutmen elite politik.
“Pemilihan lewat DPRD di masa lalu menekankan kapasitas administratif dan efisiensi biaya. Jika dirancang dengan akuntabilitas dan keterbukaan, model ini bisa menjadi alternatif rasional,” katanya.
Sementara itu, Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Taufiqurokhman, mengingatkan bahwa Pilkada langsung memberikan legitimasi kuat karena mandat berasal langsung dari rakyat.
