Bisnis dan Teknologi

Ekonomi Sumut Tumbuh 4,55 Persen, APBN Dorong Penurunan Kemiskinan

245
×

Ekonomi Sumut Tumbuh 4,55 Persen, APBN Dorong Penurunan Kemiskinan

Sebarkan artikel ini

TERITORIAL24.COM, MEDAN — Perekonomian Sumatera Utara tumbuh 4,55 persen secara tahunan (year-on-year) pada triwulan III 2025.

Pertumbuhan ini ditopang konsumsi rumah tangga dari sisi pengeluaran dan sektor pertanian dari sisi produksi.

Dengan capaian tersebut, Sumatera Utara berkontribusi 23,58 persen terhadap perekonomian Pulau Sumatera dan menempati peringkat ketujuh terbesar di kawasan itu.

Capaian tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers APBN Kita Regional Sumatera Utara di Medan, Senin, 27 Januari 2026.

Dalam forum itu disebutkan stabilitas ekonomi makro nasional sepanjang 2025 turut menopang kinerja ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.

Dari sisi harga, inflasi Sumatera Utara secara tahunan tercatat 4,66 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional.

Namun secara bulanan, inflasi mengalami deflasi 0,52 persen, yang mencerminkan perbaikan pengendalian harga.

Sementara itu, neraca perdagangan hingga Desember 2025 mencatat surplus kumulatif sebesar US$ 6,91 miliar atau tumbuh 34,59 persen secara tahunan, didorong oleh ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya.

Indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara naik 0,94 persen menjadi 76,47, lebih tinggi dari rata-rata nasional 75,90.

Rasio gini turun menjadi 0,295, di bawah angka nasional 0,375. Jumlah penduduk miskin menyusut menjadi 1,14 juta jiwa atau 7,36 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2025 tercatat 5,32 persen, turun 0,28 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatera Utara hingga Desember 2025 dinilai tetap optimal.

Pendapatan negara mencapai Rp 37,20 triliun atau 87,73 persen dari pagu, sementara belanja negara terealisasi Rp 61,89 triliun atau 95,32 persen dari pagu, sehingga tercatat defisit Rp 29,69 triliun. Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 19,39 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp 42,50 triliun, terutama untuk mendukung layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *