TERITORIAL24.COM, MEDAN – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatera Utara hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tumbuh kuat, sementara percepatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung pemulihan pascabencana sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
Hal tersebut disampaikan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara dalam konferensi pers di Medan, Kamis (26/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, Rudy Rahmaddi, bersama jajaran pimpinan vertikal Kementerian Keuangan di Sumut.
Hingga akhir Mei 2026, pendapatan negara dan hibah tercatat mencapai Rp14,68 triliun atau 35,24 persen dari target, meningkat 38,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp30,12 triliun atau 46,01 persen dari pagu, tumbuh 34,07 persen secara tahunan.
Belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara mencapai Rp7,84 triliun atau 32,11 persen dari pagu. Komponen terbesar berasal dari belanja pegawai sebesar Rp5,18 triliun yang digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan kinerja, serta Tunjangan Hari Raya (THR) aparatur sipil negara.
Selain itu, belanja barang terealisasi Rp1,90 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas, seperti pelayanan kesehatan lanjutan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pendidikan tinggi, penegakan hukum, hingga peningkatan daya saing industri.
Sementara belanja modal mencapai Rp747,17 miliar, meningkat lima kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur strategis, konektivitas, ketahanan sumber daya air, hingga sektor pendidikan.
Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp22,28 triliun atau 54,28 persen dari pagu, tumbuh 35,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp15,45 triliun, disusul Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp3,92 triliun dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,32 triliun.
