Percepatan penyaluran TKD didorong kebijakan relaksasi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 yang memberikan kemudahan pemenuhan persyaratan penyaluran dana bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Untuk mendukung pemulihan pascabencana di Sumatera Utara, pemerintah pusat menambah alokasi anggaran sebesar Rp8,05 triliun, terdiri atas tambahan DAU Rp5,16 triliun dan DBH Rp2,89 triliun. Hingga Mei 2026, dana pemulihan yang telah disalurkan mencapai Rp4,82 triliun.
Selain melalui TKD, pemerintah juga mengalokasikan Rp1,34 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur jalan serta Rp295,52 miliar bagi rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana dalam rangka memperkuat ketahanan pangan.
Dalam aspek perlindungan sosial, pemerintah telah menyalurkan bantuan senilai Rp1,76 triliun kepada 2,64 juta penerima manfaat di Sumatera Utara.
Bantuan tersebut terdiri atas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai.
Pemerintah juga terus memperkuat sektor usaha mikro melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp6,75 triliun kepada 104.696 debitur, meningkat 9,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sektor pertanian menjadi penerima terbesar, sementara daerah dengan penyaluran tertinggi adalah Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, dan Kabupaten Langkat.
Adapun pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp408,25 miliar kepada 59.968 debitur, melonjak 83,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dari sisi penerimaan negara, realisasi penerimaan pajak di Sumatera Utara mencapai Rp11,8 triliun, tumbuh 57,13 persen secara tahunan.
Penerimaan kepabeanan dan cukai juga menunjukkan kinerja positif sebesar Rp1,63 triliun atau 53,2 persen dari target, didorong peningkatan bea masuk, bea keluar, dan cukai.
Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,17 triliun atau 45,83 persen dari target. Kinerja ini didukung optimalisasi layanan Badan Layanan Umum (BLU), pengelolaan aset negara, serta peningkatan aktivitas lelang yang menghasilkan PNBP sektor aset, piutang, dan lelang sebesar Rp40,22 miliar.
