Kota Medan

Pemko Medan Paparkan Penanganan Pascabencana kepada Satgas PRR

78
×

Pemko Medan Paparkan Penanganan Pascabencana kepada Satgas PRR

Sebarkan artikel ini

MEDAN | TERITORIAL24.COM — Pemerintah Kota (Pemko) Medan memaparkan perkembangan penanganan pascabencana hidrometeorologi kepada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera.

Paparan tersebut disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang berlangsung di Balai Kota Medan, Senin (28/9/2026).

Pj Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, mengatakan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025 berdampak terhadap 19 dari 21 kecamatan di Kota Medan.

Pemko Medan, kata Erfin, telah menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan menjalankan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Dari 21 kecamatan, sebanyak 19 kecamatan terdampak bencana hidrometeorologi. Kami telah melaksanakan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai arahan pemerintah pusat,” ujar Erfin.

Ia menjelaskan, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Pemko Medan telah dimasukkan dalam APBD 2026 untuk mendukung berbagai program penanganan pascabencana.

Penggunaan anggaran tersebut tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan pelayanan dasar masyarakat.

Salah satunya pelayanan administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen akibat bencana. Jika sebelumnya pelayanan terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kini pelayanan juga dilakukan di seluruh 21 kecamatan.

“Setelah pascabencana, kami melakukan pelayanan di 21 kecamatan. Ini supaya masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan kependudukan,” katanya.

Selain administrasi kependudukan, Pemko Medan melakukan rehabilitasi dan pembangunan sarana pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu).

Pembenahan sarana dan prasarana persampahan juga menjadi bagian dari penanganan pascabencana. Erfin menyebut keterbatasan sarana persampahan sempat menyebabkan proses pembersihan di sejumlah lokasi terdampak berjalan lebih lambat.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti, serta Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Khairul Azmi turut memaparkan perkembangan penanganan sesuai bidang masing-masing.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *