Hukum & Kriminal

Usman Jakfar Desak Kapolda Sumut Turun Tangan Usut Pengeroyokan di CFD Medan

114
×

Usman Jakfar Desak Kapolda Sumut Turun Tangan Usut Pengeroyokan di CFD Medan

Sebarkan artikel ini

Ketua Komisi A DPRD Sumut kecam dugaan pengeroyokan terhadap petugas penggalangan dana kemanusiaan IZI. Pemko Medan didesak mengevaluasi pengamanan CFD agar ruang publik tidak menjadi tempat aksi kekerasan.

Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Assoc. Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc., M.A., mendesak Kapolda Sumut turun tangan mengusut tuntas dugaan pengeroyokan terhadap petugas penggalangan dana kemanusiaan IZI di kawasan CFD Kota Medan. Ia juga meminta Pemko Medan mengevaluasi sistem pengamanan kegiatan CFD demi menjamin keselamatan masyarakat(Ist)

MEDAN | TERITORIAL24.COM – Dugaan pengeroyokan terhadap petugas penggalangan dana kemanusiaan dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Rafli Kahfi (23), di kawasan Car Free Day (CFD) Kota Medan, Minggu (8/11/2026), menuai kecaman keras dari Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Assoc. Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc., M.A.

Usman mendesak Kapolda Sumatera Utara turun tangan memastikan penanganan perkara tersebut berjalan serius, transparan, dan tuntas.

Ia meminta aparat kepolisian mengidentifikasi seluruh pihak yang diduga terlibat, mengungkap motif kejadian, serta memproses para pelaku sesuai ketentuan hukum apabila terbukti bersalah.

Menurutnya, dugaan kekerasan di ruang publik tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Apalagi, korban merupakan petugas yang sedang menjalankan aktivitas penggalangan dana kemanusiaan.

“Jangan hanya sekadar diamankan atau diberikan pembinaan. Kalau terbukti melakukan pengeroyokan dan tindak pidana, tangkap dan penjarakan! Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan sampai masyarakat merasa bahwa pelaku kekerasan bisa bertindak seenaknya di ruang publik,” tegas Usman, Senin (9/11/2026).

Kapolda Sumut Diminta Pastikan Pengusutan Tuntas

Usman menilai, penanganan dugaan pengeroyokan tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pesan tegas bahwa tindakan kekerasan tidak mendapat tempat di Kota Medan.

Ia meminta kepolisian mengusut perkara secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga ikut melakukan kekerasan.

Usman juga menyoroti dugaan bahwa para pelaku berada di bawah pengaruh minuman keras. Menurutnya, dugaan tersebut harus diselidiki secara serius dan dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekadar menjadi asumsi.

Aktivitas mabuk-mabukan yang berujung pada gangguan keamanan dan kekerasan, katanya, tidak boleh dibiarkan mengancam ketenteraman masyarakat.

“Penegakan hukum harus memberikan efek jera. Jangan sampai ruang publik yang seharusnya menjadi tempat masyarakat beraktivitas justru berubah menjadi tempat yang menimbulkan ketakutan,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *