Hukum & Kriminal

Usman Jakfar Desak Kapolda Sumut Turun Tangan Usut Pengeroyokan di CFD Medan

115
×

Usman Jakfar Desak Kapolda Sumut Turun Tangan Usut Pengeroyokan di CFD Medan

Sebarkan artikel ini

Ketua Komisi A DPRD Sumut kecam dugaan pengeroyokan terhadap petugas penggalangan dana kemanusiaan IZI. Pemko Medan didesak mengevaluasi pengamanan CFD agar ruang publik tidak menjadi tempat aksi kekerasan.

Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Assoc. Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc., M.A., mendesak Kapolda Sumut turun tangan mengusut tuntas dugaan pengeroyokan terhadap petugas penggalangan dana kemanusiaan IZI di kawasan CFD Kota Medan. Ia juga meminta Pemko Medan mengevaluasi sistem pengamanan kegiatan CFD demi menjamin keselamatan masyarakat(Ist)

Pemko Medan Jangan Hanya Sibuk Seremonial

Selain mendesak penegakan hukum, Usman turut mengkritik pengawasan dan pengamanan kegiatan CFD di Kota Medan yang dinilainya perlu dievaluasi.

Menurutnya, Pemerintah Kota Medan tidak boleh hanya berfokus menghadirkan kegiatan seremonial dan menjadikan CFD sebagai agenda rutin setiap akhir pekan, tetapi mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan pengunjung.

“Pemko Medan harus bertanggung jawab memastikan ruang publik benar-benar aman. CFD bukan sekadar kegiatan olahraga dan hiburan, tetapi ruang publik yang digunakan masyarakat bersama keluarga, anak-anak, lansia, dan berbagai komunitas. Jangan sampai masyarakat datang untuk berolahraga justru pulang membawa ketakutan akibat aksi kriminal,” ujarnya.

Usman meminta Pemko Medan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan CFD, mulai dari sistem pengamanan, penempatan petugas Satpol PP, koordinasi dengan kepolisian, pengawasan titik-titik rawan, hingga mekanisme penanganan cepat apabila terjadi tindak kekerasan.

Ia menegaskan, evaluasi tidak boleh dilakukan hanya setelah muncul korban. Pemerintah harus memastikan langkah pencegahan berjalan sejak awal kegiatan.

“Jangan menunggu ada korban berikutnya baru kemudian sibuk melakukan evaluasi. Pencegahan harus dilakukan sejak awal. Pemko Medan harus hadir, bukan hanya sebagai penyelenggara acara, tetapi juga sebagai pihak yang menjamin keselamatan warga,” katanya.

Komisi A Soroti Keamanan Ruang Publik

Usman menegaskan, keberhasilan CFD tidak cukup diukur dari ramainya masyarakat yang hadir. Aspek keamanan dan kenyamanan harus menjadi indikator utama dalam penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan masyarakat luas.

Ia meminta seluruh pihak terkait tidak saling melempar tanggung jawab atas insiden tersebut. Kepolisian harus menjalankan fungsi penegakan hukum, sedangkan Pemko Medan perlu memastikan pengawasan dan pengamanan kegiatan publik berjalan efektif.

“CFD harus menjadi ruang publik yang aman, bukan ruang bebas bagi pelaku kriminal. Jangan beri tempat bagi premanisme, kekerasan, dan perilaku yang meresahkan masyarakat. Pemko Medan jangan tutup mata!” tutup Usman.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *