Kota Medan

Fraksi DPRD Medan Puji Rico Waas, Janji Penguatan Puskesmas Masuk APBD 2027

165
×

Fraksi DPRD Medan Puji Rico Waas, Janji Penguatan Puskesmas Masuk APBD 2027

Sebarkan artikel ini

MEDAN I TERITORIAL24.COM – Pembenahan layanan kesehatan di Kota Medan mendapat dukungan sejumlah fraksi DPRD.

Komitmen Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memperkuat pelayanan kesehatan hingga tingkat Puskesmas menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Sistem Kesehatan Kota Medan.

Dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (16/11/2026), Fraksi Partai NasDem dan Partai Demokrat menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan terhadap tanggapan pemerintah kota atas Ranperda inisiatif DPRD tersebut.

Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Muhammad Afri Rizki Lubis, menilai pemerintah kota menunjukkan keseriusan dalam merespons usulan legislatif. Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas serta penguatan sistem kesehatan promotif dan preventif dinilai menjadi langkah penting.

NasDem juga menyoroti komitmen penyediaan anggaran untuk pembenahan fasilitas kesehatan dan penambahan tenaga medis melalui APBD 2027 serta tahun-tahun berikutnya.

Menurut Afri Rizki, Ranperda Sistem Kesehatan diperlukan sebagai payung hukum untuk menjamin hak masyarakat memperoleh pelayanan, mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit rujukan. Terutama dalam menjawab persoalan yang masih muncul dalam pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC).

Apresiasi juga datang dari Fraksi Partai Demokrat. Muslim, juru bicara fraksi tersebut, menilai langkah Rico Waas menegur rumah sakit yang lalai menjalankan kewajibannya merupakan bagian dari upaya memperbaiki pelayanan kesehatan.

Namun, Demokrat mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan bukan kemurahan hati pemerintah, melainkan hak konstitusional warga negara.

“Sesuai UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), setiap orang sejak lahir berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berarti, kesehatan itu bukanlah hadiah dari pemerintah, melainkan hak mutlak seluruh warga,” ujar Muslim.

Demokrat meminta Dinas Kesehatan Kota Medan lebih aktif menyosialisasikan kewajiban rumah sakit melalui pemasangan spanduk dan edaran resmi. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat mengetahui haknya dan rumah sakit tidak mudah menolak pasien.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *