Advertorial

Dua Ranperda Strategis Tuntas Dibahas, DPRD Kabupaten Blitar Soroti Kemandirian Fiskal dan Efisiensi Birokrasi

38
×

Dua Ranperda Strategis Tuntas Dibahas, DPRD Kabupaten Blitar Soroti Kemandirian Fiskal dan Efisiensi Birokrasi

Sebarkan artikel ini

BLITAR I TERITORIAL24.COM – Penguatan pendapatan daerah dan penataan birokrasi menjadi dua agenda penting yang mengemuka dalam pembahasan regulasi di Kabupaten Blitar.

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Blitar resmi merampungkan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis yang dinilai berpengaruh terhadap arah tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Laporan hasil pembahasan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat malam (20/11/2026), dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi.

Rapat dihadiri Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah, Sekretaris Daerah, Forkopimda, pimpinan OPD, serta anggota DPRD.

Ketua Pansus II Suwito melalui juru bicara Ismail Namsa menjelaskan, dua Ranperda tersebut meliputi perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perubahan kedua Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam pembahasan regulasi pajak dan retribusi, Pansus II menyoroti pentingnya meningkatkan kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat.

Keadilan tarif, perlindungan pelaku usaha mikro, masyarakat kurang mampu, hingga peningkatan mutu pelayanan kesehatan menjadi sejumlah perhatian utama.

Pansus juga mendorong pemerintah daerah tidak semata mengandalkan penyesuaian tarif untuk mendongkrak pendapatan. Pemutakhiran data wajib pajak, digitalisasi pemungutan, peningkatan kepatuhan, serta pengawasan yang lebih kuat dinilai menjadi langkah penting mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap kenaikan penerimaan daerah sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, pada penataan organisasi perangkat daerah, Pansus II mendukung pengintegrasian fungsi perencanaan, riset, dan inovasi ke dalam Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tipe A.

Langkah tersebut mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan sumber daya manusia. Pembentukan BRIDA secara mandiri dinilai belum menjadi pilihan yang tepat dalam kondisi tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *