Pansus meminta penataan kelembagaan tetap menjamin keberlangsungan fungsi penelitian dan inovasi, sekaligus mendorong efisiensi anggaran.
Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan regulasi pelaksana, memperkuat kompetensi aparatur, serta menertibkan peralihan pegawai dan aset.
Rampungnya pembahasan dua Ranperda ini menjadi tahapan penting menuju pembenahan tata kelola Kabupaten Blitar.
Namun, pekerjaan sesungguhnya berada pada tahap implementasi: bagaimana meningkatkan pendapatan tanpa menambah beban masyarakat, serta membangun birokrasi yang lebih ramping tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.(adv/didik)












