Advertorial

DPRD dan Pemkab Blitar Sepakati Raperda Pajak dan Retribusi, Kemandirian Fiskal Jadi Taruhan

14
×

DPRD dan Pemkab Blitar Sepakati Raperda Pajak dan Retribusi, Kemandirian Fiskal Jadi Taruhan

Sebarkan artikel ini

BLITAR I TERITORIAL24.COM – Upaya memperkuat kemandirian keuangan daerah mulai memasuki babak penting. DPRD Kabupaten Blitar bersama Pemerintah Kabupaten Blitar resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat pembiayaan pembangunan.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang dipimpin Wakil Ketua III DPRD, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi. Hadir dalam agenda tersebut Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD, serta tamu undangan.

Dalam pendapat akhirnya, Beky Herdihansah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kontribusi serta pemikiran selama proses pembahasan Raperda.

Menurutnya, regulasi tersebut bukan sekadar pembaruan aturan, melainkan bagian dari strategi memperkuat otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal.

Beky menegaskan, pajak dan retribusi merupakan tulang punggung Pendapatan Asli Daerah. Optimalisasi kedua sektor itu menjadi penting agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih kuat untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun, peningkatan PAD tidak boleh dilakukan secara serampangan. Pemerintah harus memastikan kebijakan pemungutan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan tidak menjadi beban berlebihan bagi pelaku usaha.

“Melalui peraturan daerah ini, kita berharap pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat semakin optimal, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum,” ujar Beky.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga iklim investasi. Sebab, kebijakan fiskal yang tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha justru berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Setelah melalui pembahasan dan penyempurnaan bersama legislatif serta eksekutif, Pemkab Blitar menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *