Kini, tantangan sesungguhnya berada pada tahap implementasi.
Regulasi yang telah disepakati harus mampu diterjemahkan menjadi sistem pemungutan yang tertib, transparan, dan akuntabel, bukan sekadar mengejar angka pendapatan.
Sinergi DPRD dan pemerintah daerah pun menjadi kunci. Sebab, keberhasilan kebijakan pajak dan retribusi bukan hanya diukur dari meningkatnya PAD, tetapi juga dari manfaat nyata yang kembali kepada masyarakat melalui pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan warga Kabupaten Blitar.(Adv/didik)












