Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi terkait penggunaan anggaran Desa Siaga Kesehatan di Desa Pertambatan telah masuk dalam perhatian pengawasan internal pemerintah daerah.
Sebelumnya, wartawan bersama unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Pertambatan guna memperoleh penjelasan terkait rincian penggunaan anggaran tersebut.
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak pemerintah desa.
Selain itu, berdasarkan keterangan yang diperoleh, nomor ponsel wartawan dan pihak LSM yang melakukan konfirmasi diketahui telah diblokir oleh Plt Kepala Desa Pertambatan sehingga komunikasi tidak dapat dilanjutkan.
Ketua DPC LSM LPPAS-RI Tebing Tinggi–Serdang Bedagai, S. Barus, menilai sikap tersebut tidak mencerminkan prinsip keterbukaan informasi yang seharusnya dijunjung oleh pejabat publik dalam pengelolaan anggaran negara.
“Dana Desa merupakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara dan penggunaannya wajib dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Ketika konfirmasi tidak dijawab dan akses komunikasi justru ditutup, maka hal itu tentu menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi pengelolaannya,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan alasan tidak adanya respons dari pihak pemerintah desa terhadap permintaan klarifikasi yang telah disampaikan.
“Apabila seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, maka semestinya tidak ada hambatan untuk memberikan penjelasan secara terbuka. Keterbukaan informasi penting agar masyarakat mengetahui secara jelas manfaat program dan penggunaan anggaran yang telah direalisasikan,” lanjutnya.
Sejumlah pihak menilai besarnya alokasi anggaran Desa Siaga Kesehatan seharusnya diikuti dengan kejelasan output yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dalam bentuk peningkatan pelayanan kesehatan, pengadaan fasilitas, maupun program kesehatan berbasis masyarakat.
Keterbukaan informasi dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan penggunaan Dana Desa berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
