TERITORIAL24.COM, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran Rp1,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada 2026.
Anggaran tersebut disebut untuk mendukung pembangunan infrastruktur terintegrasi, termasuk melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan sejumlah proyek strategis daerah.
Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumut, Rizal Hasibuan, mengatakan pagu indikatif pembangunan infrastruktur tahun depan mencapai Rp1,9 triliun. Pernyataan itu disampaikan dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Rabu, 28 Januari 2026.
Dari total anggaran tersebut, PHTC bidang kebinamargaan mendapat alokasi Rp690 miliar, sementara proyek strategis daerah kebinamargaan sebesar Rp356 miliar.
Adapun PHTC bidang sumber daya air dianggarkan Rp258 miliar dan proyek strategis daerah sumber daya air sebesar Rp57 miliar.
Pemerintah provinsi juga mengalokasikan anggaran penanganan pascabencana, masing-masing Rp151 miliar untuk kebinamargaan dan Rp59 miliar untuk sumber daya air.
Selain itu, Dinas PUPR Sumut menganggarkan Rp46 miliar untuk pengadaan alat berat, menyusul keterbatasan sarana saat penanganan banjir dan longsor pada 2025.
Rizal mengakui keterbatasan alat berat sempat menghambat penanganan darurat bencana. “Saat tanggap darurat bencana tahun lalu kita agak keteteran dalam hal alat berat,” katanya.
Meski anggaran infrastruktur meningkat, capaian pembangunan masih menyisakan catatan.
Dinas PUPR mencatat kondisi jalan mantap di Sumatera Utara baru mencapai 75 persen dari total panjang jalan provinsi sekitar 3.005 kilometer pada 2025.
Artinya, sekitar seperempat jalan provinsi masih dalam kondisi sedang hingga rusak.
Besarnya alokasi anggaran juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan prioritas pembangunan.
Program Hasil Terbaik Cepat Infrastruktur Terintegrasi yang menjadi andalan Gubernur Sumut Bobby Nasution belum disertai pemaparan rinci mengenai tolok ukur keberhasilan dan dampak langsung bagi konektivitas serta pengurangan biaya logistik masyarakat.
