Dengan keterbatasan fiskal daerah dan tingginya kebutuhan infrastruktur dasar, realisasi anggaran dan kualitas pelaksanaan proyek pada 2026 akan menjadi ujian bagi pemerintah provinsi.
Terutama untuk memastikan belanja besar tersebut tidak berhenti pada serapan anggaran, tetapi benar-benar menjawab persoalan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan warga.(Anggi)












