TERITORIAL24.COM, Jakarta – Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, mengkritik keras penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) pada area laut di Tangerang yang kini dipagar.
Menurutnya, tindakan ini jelas menyalahi aturan dan mencoreng kedaulatan bangsa.
“Penerbitan HGB ini jelas menyalahi peraturan. Tindakan ini bukan sekadar melanggar saja, tapi mencoreng kedaulatan bangsa ini.Pelakunya bukan pihak luar, tapi orang dalam,” ujar Aus Hidayat Nur di Jakarta.
HGB Tidak Bisa Diterbitkan untuk Area Laut
Aus menegaskan bahwa area laut tidak dapat diterbitkan HGB, sesuai dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Perairan Indonesia dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa perairan Indonesia tidak dapat menjadi objek hak milik atau hak atas tanah individu atau badan hukum.
“Penerbitan HGB ini melanggar aturan perundangan. Laut adalah wilayah yang berada di bawah yurisdiksi negara dan tidak dapat dijadikan objek hak atas tanah,” tegas Aus.
Desakan kepada ATR/BPN
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengungkap pihak yang mengeluarkan HGB tersebut serta menindak tegas semua oknum yang terlibat.
“HGB ini tidak mungkin diterbitkan dalam waktu singkat. Bisa jadi diterbitkan oleh rezim sebelumnya. Pak Menteri ATR/BPN tidak perlu takut bersuara kalau tidak bersalah,” tambahnya.
Dukung Prabowo Tegas
Aus juga menilai kasus ini sebagai momen yang tepat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan ketegasannya.
Ia mendukung penuh langkah presiden dalam menuntaskan masalah ini dan mengembalikan kepercayaan rakyat.
“Saya mendukung Bapak Presiden untuk menuntaskan masalah pagar laut serta kasus lain yang terbongkar.”
“Pemerintahan baru harus menunjukkan wibawanya. Ini saat yang tepat untuk merebut simpati rakyat dengan cepat,” pungkas Aus.***
