Sumatera Utara

Banjir, Longsor, dan Birokrasi yang Nggak Ikut Hanyut

180
×

Banjir, Longsor, dan Birokrasi yang Nggak Ikut Hanyut

Sebarkan artikel ini

TERITORIAL24.COM, MEDAN — Di negeri ini, kalau sudah dengar kata banjir dan longsor, biasanya yang langsung kebayang bukan cuma rumah terendam atau jalan putus, tapi juga pelayanan publik yang mendadak “ikut cuti”.

Kantor tutup, berkas entah di mana, dan masyarakat disuruh maklum karena “situasi darurat”.

Tapi kali ini, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mencoba memastikan satu hal: pemerintahan dan pelayanan publik di 18 kabupaten/kota terdampak bencana tetap jalan. Nggak boleh ada alasan “server ikut kebanjiran”.

Hal itu ia sampaikan saat bertemu Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (23/2/2026).

 

Dua Desa Tertimbun, Akses Sempat Lumpuh

 

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Sumut bukan skala receh. Dua desa di Kecamatan Tukka dan Sorkam bahkan tertimbun longsor.

Akses menuju wilayah terdampak, terutama ke Tapanuli Tengah (Tapteng), sempat terputus.

Dalam kondisi seperti ini, yang biasanya ikut lumpuh bukan cuma jalan, tapi juga koordinasi.

Bobby mengakui, secara fisik ada kantor desa yang terdampak cukup parah.

Namun, menurutnya, pascabencana fungsi pemerintahan di kabupaten/kota yang terkena dampak sudah kembali aktif.

Pelayanan rumah sakit dan Puskesmas jadi prioritas utama saat masa darurat.

Artinya, minimal untuk urusan berobat, masyarakat nggak perlu antre di posko sambil mikir, “Ini surat rujukan masih berlaku nggak ya?”

 

Status Tanggap Darurat dan Duit Rp2 Miliar

 

Pemprov Sumut sebelumnya sudah menetapkan status tanggap darurat lewat Surat Keputusan Gubernur. Tujuannya jelas: percepatan pemulihan.

Selain itu, bantuan juga digelontorkan. Ada sembako dari ASN Bapeg Sumut yang disalurkan lewat posko bencana, plus bantuan ke daerah terdampak banjir sebesar Rp2 miliar.

Nominal itu mungkin terdengar besar, tapi dalam konteks pemulihan infrastruktur, perbaikan fasilitas publik, dan kebutuhan darurat warga, uang segitu bisa cepat menguap.

Maka, yang jadi pertaruhan bukan cuma angka, tapi efektivitas dan transparansinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *